Mengapa KUHP baru tidak akan mempengaruhi wisatawan yang berkunjung ke Bali

Sejak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan UU KUHP baru pada 6 Desember 2022. Sektor pariwisata Bali digempur sorotan negatif.

Ada sejumlah laporan turis asing membatalkan kunjungannya dan berita tentang pengetatan gerbang masuk negara.

Hal ini menimbulkan gejolak bagi pelaku usaha di bidang pariwisata. Meski bisa dipastikan pasal-pasal dalam KUHP yang baru tidak akan mengancam liburan wisatawan. Namun penjelasan resmi dari pejabat kepada wisatawan tetap diperlukan.

Misalnya, Asosiasi Agen Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Bali, salah satu asosiasi perjalanan di Bali yang menaungi 427 agen perjalanan. Telah mendorong pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi selama sepekan terakhir.

“Menurut kami terkait pariwisata, sebelum pasal tersebut dikeluarkan. Pemerintah harus menyiapkan narasi untuk memberikan penjelasan kepada wisatawan asing agar merasa aman.” Kata Sekretaris Asita Bali, I Nyoman Subrata, di Denpasar.

Pernyataan resmi harus memberikan penjelasan terkait pasal mana yang penting dipahami wisatawan karena saat ini sangat berhati-hati berwisata ke Indonesia

Pasal-pasal dalam KUHP yang baru, khususnya Pasal 411 tentang perzinaan dan Pasal 412 tentang hubungan hidup serumah. Hanya dapat dikriminalisasi bila ada pengaduan dan baru akan efektif dalam tiga tahun ke depan, kata Subrata.

“Pengaduan harus datang dari suami atau istri yang sah atau dari orang tua. Untuk wisatawan mancanegara saya kira tidak perlu khawatir. Karena mereka berasal dari negara yang berbeda dan tidak ada yang akan mengadu. Orang tidak perlu khawatir untuk pergi ke Bali dan Indonesia,”

See also  LANGIT MALAM MINGGU INI DENGAN BIMA SAKTI,MARS DI GEMINI, DAN GALAKSI SPIRAL

ujarnya.Selain itu, Subrata mengatakan bahwa travel agent di Bali akan selalu menjaga kerahasiaan data wisatawan dan memastikan keamanan dan kenyamanan para pemudik.

Hal senada juga disampaikan Badan Pariwisata Bali (BTB) yang meyakini isu terkait KUHP baru tidak akan berdampak pada wisatawan. Namun, dalam sepekan terakhir, Ketua BTB Ida Bagus Agung Partha Adnyana mendesak pemerintah segera mengumumkan.

Tidak Ada Pembatalan

“Menteri harus menyampaikan pengumuman resmi mengenai hal ini. Kami berharap Bali terus pulih, tetapi kami masih membutuhkan pernyataan resmi. Saya yakin turis tidak akan terpengaruh tapi mereka butuh pernyataan resmi,” tegas Adnyana.

Dia mengatakan, telah terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang diperkuat melalui pemberitaan.

Adnyana lebih lanjut mengatakan, ia khawatir jika isu ini terus dibiarkan. Pariwisata Bali akan terpengaruh setelah dorongan positif dari KTT G20.

Adnyana yang memiliki data kunjungan wisatawan ke Bali membantah adanya pembatalan kunjungan seperti diberitakan media asing dan dalam negeri.

Sampai saat ini rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara masih di atas 10 ribu per hari, dan kecurigaan akan dampak buruk. KUHP terhadap pariwisata baru bisa terhibur jika terjadi penurunan drastis angka tersebut, tambahnya.

Adnyana memperkirakan jumlah penumpang bisa meningkat pada libur Natal dan Tahun Baru. Termasuk tingkat okupansi hotel yang saat ini di atas 70 persen Bali selatan, termasuk Denpasar, Badung, dan Gianyar.

Menurut General Manager PT Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Handy Heryudhitiawan. Pergerakan penumpang di bandara tersebut semakin meningkat, dengan jumlah mencapai 49 ribu hingga 50 ribu per hari pada Desember 2022. Hal

See also  Bagaimana Kremlin Membidik Kritikus Rusia di Pengasingan

ini menunjukkan bahwa wisatawan tidak melihat adanya ancaman terhadap perjalanan mereka ke Bali. Hal itu juga dibuktikan dengan jumlah kunjungan wisatawan pada November 2022 yang mencapai 44 ribu–45 ribu per hari.

KUHP baru

baca https://kaigaihannou-ch.com/apec-2023/

Melihat angka tersebut, Heryudhitiawan optimistis Bandara I Gusti Ngurah Rai mampu melayani total 12 juta penumpang. Dari Januari–November 2022, bandara ini telah melayani 10,8 juta penumpang. “Hingga akhir tahun ini kami perkirakan dari data yang ada bisa melewati 12 juta penumpang. Sedangkan tahun lalu hanya 3,7 juta penumpang. Kami pantau pergerakannya ,

Pengaruh KUHP baru

Turis mancanegara, bahkan turis Australia, juga tidak berkurang dan negara yang sempat dikabarkan batal berkunjung. Justru menjadi salah satu negara dengan kunjungan turis terbanyak hingga saat ini, disusul India dan Inggris Raya.

Gubernur Bali Wayan Koster angkat bicara hal tersebut setelah bertemu dengan para pelaku usaha pariwisata di Denpasar.

Sependapat dengan pandangan Asita Bali dan BTB bahwa tidak akan ada ancaman bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Gubernur mengatakan bahwa KUHP yang baru tidak perlu dikhawatirkan karena justru menjamin privasi dan keamanan setiap orang.

Artinya, tidak ada ketentuan baru seperti yang mengharuskan pemeriksaan status perkawinan saat check-in di akomodasi wisata, termasuk hotel, vila, apartemen, wisma tamu, pondok wisata, dan spa,

See also  Rusia Membuat Kemajuan Lambat di 'Benteng' Bakhmut — Wagner Boss Prigozhin

juga tidak ada pemeriksaan status perkawinan atau razia oleh aparat penegak hukum dan masyarakat karena pelaku usaha akan menjamin kerahasiaan wisatawan.

Atas nama Pemprov Bali, Koster telah menjamin kenyamanan dan privasi wisatawan melalui pariwisata yang berkualitas dan bermartabat.

“Pemerintah dan masyarakat Bali senantiasa menghormati para wisatawan di Bali, termasuk privasinya. Baik domestik maupun mancanegara, secara profesional, santun, dan komunikatif dalam penyelenggaraan wisata budaya. Bali yang berlandaskan pada kearifan lokal Sad Kerthi,” ujarnya. dikatakan.

mengatur hubungan seksual pranikah

Ia juga menjelaskan kepada wisatawan bahwa KUHP yang baru sebenarnya tidak secara khusus mengatur hubungan seksual pranikah.

Selanjutnya, pelanggaran Pasal 411 dan 412 tidak termasuk tindak pidana umum yang pelakunya dapat segera ditangkap dan atau diadili. Mereka hanya dapat dituntut jika ada yang mengadu, khususnya suami atau istri dari orang yang terikat perkawinan, atau orang tua atau anak dari orang yang tidak terikat perkawinan.

Selain itu, Koster mencontohkan pasal perzinahan yang lebih umum diatur dalam Pasal 284 KUHP lama. Hingga saat ini tidak pernah menimbulkan masalah bagi wisatawan, termasuk mengganggu privasi wisatawan yang berkunjung atau tinggal di Bali.

Oleh karena itu, Koster meminta wisatawan tidak ragu untuk berkunjung ke Bali karena tidak ada ancaman bagi mereka dari KUHP yang baru. Isu pembatalan dan pengetatan telah terbantahkan dengan data kunjungan yang ada.

You May Also Like

About the Author: Admin